Penyerahan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina Tidak Gratis

Penyerahan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina Tidak Gratis

img
Federasi Serikat pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan, peralihan Blok Rokan dari Chevron tidak gratis

Blok Rokan telah diputuskan Pemerintah pada 31 Juni 2018 lalu dan diserahkan kepada Pertamina mulai tanggal 9 Agustus 2021 mendatang. Namun sampai saat ini Pertamina belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan transisi alih kelola secara layak di Blok Rokan. Sementara itu, Kementerian ESDM menyebut akan memberikan "karpet merah" untuk Pertamina di Blok Rokan. 

Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengatakan, 'Karpet merah' yang diberikan Kementerian ESDM ternyata tidak gratis. Pihak PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) yang kontraknya sudah diputus hanya memberi ruang untuk masuk apabila Pertamina mengakuisisi atau membeli participating interest (PI). Pertamina juga menurutnya akan menanggung seluruh komponen liabilitas atau beban-beban biaya PT. CPI. 

"Membeli participating interest dari perusahaan yang umurnya tinggal hitungan bulan bukan hal yang lazim dan menjurus tidak wajar.Jika dibeli beralih juga beban-beban biaya kepada Pertamina, dan harusnya itu masih ditanggung CPI sebelum kontraknya berakhir," terang Arie kepada media di Jakarta Pusat (9/2/20). 

Serikat pekerja Pertamina ini juga menghitung, ada beban biaya mencapai lebih dari US$ 1,8 miliar. "Angka tersebut jauh lebih besar dari nilai aset dan produksi sampai tahun 2021 yang diperkirakan hanya mencapai US$ 600 jut," tambahnya

Salah satu beban biayanya adalah terkait biaya penanganan tanah terkontaminasi minyak di wilayah operasi yang diperkirakan mencapai Rp 14 triliun. Karena ternyata masih ada sekitar 5-8 juta meter kubik tanah yang terkontaminasi minyak yang wajib dipulihkan CPI sebelum hengkang dari Blok Rokan pada tahun 2021. 

"Kalau PI dibeli maka akan bersih CPI saat keluar nanti. CPI dapat keuntungan luar biasa karena sudah tidak ada lagi tanggungan terkait lingkungan," tambahnya.

PT CPI sebagai kontraktor lama menurut Arie juga tidak memberikan kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan investasi, serta mendapatkan akses data produksi minyak dan gas dari Blok Rokan pada masa transisi. "Padahal data dan upaya investasi sangat penting bagi keberlanjutan produksi Blok Rokan agar tidak anjlok pasca diambil alih Pertamina," tambahnya.

Untuk itu ia meminta pihak SKK Migas untuk menjadi wasit sebagai perwakilan Pemerintah agar bisa menekan CPI untuk memberikan data serta memberikan kesempatan bagi Pertamina untuk mulai berinvestasi di Blok Rokan secepatnya. "Seperti di Blok Mahakam diberikan kesempatan untuk investasi awal dan bisa akses data. Jadi pada saat alih kelola bisa langsung, tidak dari nol lagi," terang Arie.

Untuk diketahui, produksi minyak di Blok Rokan saat diputuskan diberikan kepada Pertamina pada tahun 2018 lalu masih mencapai 211 ribu barel per hari (bph). Arie memproyeksikan jika tanpa investasi maka pada masa akhir kontrak CPI, produksi minyak dari Blok Rokan bisa anjlok ke angka 160 ribu bph. Artinya bisa terjadi penurunan produksi minyak sebesar 51 ribu bph. 

"Kondisi itu berbahaya bagi ketahanan energi bangsa, karena untuk menutupi kekurangan akibat penurunan produksi itu Pemerintah harus impor minyak, padahal Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan dengan mengurangi impor," tutupnya. 

 

0 Comments

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments