Tantangan Sertifikasi Profesi 2016 dan Target 2017

Tantangan Sertifikasi Profesi 2016 dan Target 2017

img
Ir. Sumarna F. Abdurrahman, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Badan Nasional Standarisasi Profesi saat ini masih terus bergerak dan bekerja keras untuk memastikan SDMdi Indonesia telah memenuhi standar kompetensi. Ir. Sumarna F. Abdurrahman kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melihat pentingnya kompetensi bagi SDM untuk terjun ke Industri.

 

Sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi  menurutnya memiliki tiga unsur  penting, diantaranya  pengembangan  standart kompetensi oleh  industri yang merupakan  pencerminan kebutuhan industri tentang kompetensi. Kemudian yang kedua menurutnya ialah pendidikan dan pelatihan berbasis pada standar kompetensi yang telah dibutuhkan oleh industri. “Dan yang ketiga adalah untuk  memastikan output proses  pendidikan dan pelatihan  yang benar-benar  telah memenuhi  dan sesuai  dengan harapan,” papar Sumarna.

 

Dia mengatakan, seritifikasi kompetensi pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa SDM  yang telah  keluar dari dunia  pendidikan atau dunia pelatihan bahkan yang telah berada didalam dunia kerja benar-benar telah menguasai kompetensi  yang dibutuhkan oleh industri. “Kita sering menyebutnya sebagai   3 in 1 yaitu standart kompetensi , pendidkan berbasis kompetensi  dan seritifikasi,” ujarnya.

 

Sumarna mengatakan, saat ini posisi BNSP berada diawal dan tidak juga diakhir, posisi tepatnya berada di tengah-tengah. Dan pengalaman 10 tahun terakhir menurut Sumarna posisi BNSP berada di hulu  yaitu memastikan bahwa  standar itu dibuat oleh industri,  lembaga-lembaga  pelatihan , lembaga pendidikan yang sudah menerapkan  pelatihan berbasis kompetensi.

 

“Tahun ini kita mendorong harmonisasi antara industri, lembaga pelatihan dan lembaga pendidikan sehingga lembaga-lembaga tersebut  diakui dan digunakan oleh industri,” terangnya.

 

Sistem Pengembangan 3 1in 1 yang sudah dilakukan oleh BNSP dinyatakan Sumarna sudah sangat ideal, walaupun ia mengakui masih belum optimal. Namun jika lembaga pelatihan itu ingin mengadakan  pelatihan sesuai dengan kebutuhan  industri  ternyata  standar  kompetensi  yang  ingin di jadikan sebagai  acuan  untuk membuat  modul  maupun kurikulum  belum ada, menurutnya  harus  didorong agar terpenuhi.

 

“Kondisi tenaga kerja kita dilihat dari prospektif kompetensi  itu masih jauh dari yang  di harapkan, karena  kalau kita bicara kuantitaif saja anggaplah sekarang ada angkatan kerja sekitar 110-118 juta dan yang tersertifikasi  dari 10 tahun lalu baru sekitar  2,3 juta orang.  Idealnya paling tidak  diatas 15% yang sudah tersertifikasi, nah kondisi sekarang masih jauh dari maksimal,” tuturnya.

 

Lalu apa yang membuat penyerapan kompetensi  profesi masih sangat kurang di Indonesia, sementara di banding Negara lain Indonesia sudah jauh tertinggal dimana  tenaga kerja di negara-negara berkembang sebagian besar sudah tersertifikasi. Sumarna menjelaskan permasalahan yang pertama adalah infrastruktur pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi yang bersertifikasi masih belum memadai.

 

Kemudian yang kedua adalah kondisi relatif belum optimal,  ini menurutnya makin diperburuk  dengan kenyataan bahwa  pengguna dalam diindustri ini belum memasyarakat. “Demand  itu belum ada, karena demand belum ada , sisi suplainya  tidak bergerak, kalau demand ada otomatis mekanisme pasar terjadi,” tuturnya.

Dia juga mengatakan jika dari awal posisi BNSP mendorong agar standar komptensi  yang digunakan untuk  pelatihan standar kompetensi nya diakui  dan di gunakan oleh dunia. “Oleh karena itu kita  sangat mendorong kepada  lembaga-lembaga seritifikasi dan asoisasi –asoisasi  memiliki misi untuk mengembangkan standar –standar  nasional ini berdasarkan pada standar internasional  supaya nanti ada  pengakuannya ,” papar Sumarna. Kuncinya untuk mewujudkan standarisasi kompetensi menurut Sumarna harus mengadopsi  standar kompetensi internasional.

 

BNSP saat ini telah menjalankan langkah-langkah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah di deklarasikan. Memang saat ini arus tenaga kerja asing belum terlalu deras, oleh karena itu BNSP harus menggunakan  kondisi masa  jeda ini untuk penyiapan   tenaga kerja Indonesia yang berkompeten. “Kami sudah melakukan dua langkah yang pertama untuk yang sudah di akui  standar di Asean kita bekerjasama dengan kementerian  yang terkait misalnya dibidang pariwisata kita bekerja sama  dengan Kementerian Pariwisata. LSP-LSP  bidang pariwisata itu menggunakan kualifikasi Asia,” terang Sumarna.

 

Yang kedua menurut Sumarna adalah bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja membuat perjanjian untuk mensetarakan SDM yang pendidikannya dibawah S1 disetarakan, karena sebagian besar SDM di Indonesia pendidikannya masih dibawah S1 dan D3.

 

“Kita akan menerbitkan buku panduan  pengakuan sertikat kompetensi yang terkait dengan  masalah skill  untuk yang pendidikannya dibawah S1. Kita juga sosialisasikan konsep ini sehingga  tenaga kerja indonesia yang tingkat  pendidikannya di bawah S1, jika ingin pindah ke negara lain kesetaraannya bisa diakui,” jelasnya.

 

Untuk Lembaga Sertifikasi Profesi pada akhir tahun 2014 baru mencapai 150, saat ini sektar  630 LSP  sudah terdaftar. “Dalam waktu kurang dari tiga tahun sudah naik 300%. Dengan pemerintah juga kita telah membicarakan ini untuk bisa mendorong agar  industri-industri  mewajbkan sertifikasi  kompetensi  terhadap  tenaga kerja  kerja yang akan masuk,” paparnya.

 

Dia berharap pemerintah menerapkan hal itu, jika sudah berjalan menurutnya maka industri dengan banyak sektor didalamnya akan memprioritaskan tenaga kerja yang telah memiliki standar kompetensi profesi. Jika sudah diterapkan nantinya banyak yang datang ke LSP  sehingga tenaga-tenaga kerja bisa masuk ke industri sesuai dengan bidangnya,” tuturnya.

 

Kunci nya menurut Sumarna untuk bersaing di era globalisasi adalah meningkatkan daya saing  dan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas berbasis kompetensi. Pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar  dan alokasi dana juga harus lebih besar untuk melaksanakan  pelatihan berbasis  kompetensi , dan mekanisme pasar bisa berjalan.

 

Target BNSP pada tahun 2017 ini memasukan tenaga-tenaga lulusan Sekolah Menengah Kejuruan kedalam industri. “Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK itu bahwa fokus  akan diberikan tahun 2003-2019 pada 1650 SMK rujukan,  total  itu ada  sekitar 8000 SMK yang perlu  dikembangkan LSP, perlu diseritifikasi lulusannya dan perlu juga di sertifikasi  gurunya. Kalau sudah berjalan seperti itu sampai tahun 2019 BNSP harus mensertifikasi kurang lebih 3.2 juta lulusan SMK. Dan target-target kita di tahun-tahun selanjutnya bisa tercapai,” paparnya

0 Comments

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments