SVLK Dorong Transparansi dan Keberterimaan Produk di Pasar Global

SVLK Dorong Transparansi dan Keberterimaan Produk di Pasar Global

img
BSN

Sampai saat ini, terdapat 13 Lembaga Penilai Independen PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) dan 22 Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan diraihnya akreditasi berarti lembaga tersebut dapat dipercaya serta kompeten untuk melakukan penilaian.

Sebagaimana untuk diketahui, Skema Akreditasi dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Legalitas Kayu yang dikembangkan KAN mengacu kepada ketentuan internasional. Untuk memastikan kompetensi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu, akreditasi KAN didasarkan pada standar SNI ISO/IEC 17065:2012.

Ketersediaan lembaga terakreditasi, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan verifikasi dalam Sistem Jaminan Legalitas Kayu atau yang dikenal dengan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang sedang didorong oleh pemerintah. 

Kebutuhan akan SVLK tersebut tidak hanya sebagai wujud komitmen Indonesia atas pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu liar, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan secara berkelanjutan.

Namun, SVLK juga untuk menunjukkan komitmen serius Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca/Green House Gases. Permasalahan kayu illegal dan emisi gas rumah kaca sempat menyebabkan citra produk kayu Indonesia terpuruk di mata internasional. Dengan SVLK diharapkan dapat mengubah citra tersebut sehingga produk kayu Indonesia dapat diterima di pasar global.

Untuk membantu Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar tidak terlalu terbebani oleh masalah biaya sertifikasi, Kementerian Kehutanan sudah mengeluarkan PermenLHK P.95/Menhut-II/2014 Perubahan Atas Permenhut P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Melalui Peraturan tersebut, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dan pemilik hutan hak serta pemilik izin lainnya yang diatur dalam Permen tersebut dapat mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok. Dalam hal ini, pemerintah akan membantu membiayai sertifikasi periode pertama serta penilikan pertama oleh LVLK bagi kelompok tersebut.

Dengan begitu, seharusnya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menerapkan SVLK. SVLK penting untuk produk kayu Indonesia. Apalagi Kebijakan Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa akan berlaku mulai 1 April 2016. Produk Kayu Indonesia harus memiliki SVLK.

SNI Award untuk Organisasi/Industri Penerap SNI

Sementara itu, organisasi/industri di Indonesia yang dinilai paling baik dan konsisten dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), akan diberikan penghargaan SNI Award oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Penghargaan SNI Award 2016 yang rencananya akan diberikan pada November mendatang, merupakan ke-12 kalinya sejak tahun 2005. Setiap tahun semenjak tahun itu, pemerintah melalui BSN menyelenggarakan SNI Award. SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari Pemerintah Republik Indonesia bagi perusahaan penerap Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemberian Penghargaan SNI Award seiring dengan upaya BSN yang tengah mendorong organisasi dan industri di berbagai bidang untuk menerapkan SNI. Apalagi tahun 2016 ini bertepatan dengan pemberlakuan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jumlah organisasi/industri yang menerapkan SNI diharapkan terus bertambah agar daya saing produk nasional juga terus meningkat.

Para penerima SNI Award akan menjadi role model atau inspirasi bagi organisasi atau perusahaan lain untuk menerapkan SNI. Oleh karena itu, BSN mempublikasikan para penerima SNI Award melalui berbagai media massa.

Selain dipublikasikan di media massa, para penerima SNI Award juga boleh mencantumkan gambar piala dan tahun diraihnya SNI Award pada berbagai alat promosi. Tujuannya, selain menginformasikan prestasi organisasi/industri tersebut di bidang standardisasi, kepercayaan konsumen terhadap layanan/produk organisasi/industri penerima SNI Award, juga diharapkan meningkat.

Tahun 2015 lalu, SNI Award dianugerahkan kepada 39 organisasi dan perusahaan yang dinilai paling baik dan konsisten dalam menerapkan dan mempromosikan SNI. Piala SNI Award diserahkan oleh Menteri Perdagangan RI, Thomas Trikasih Lembong pada rangkaian acara Indonesia Quality Expo di Jakarta Convention Center.

Tahun 2016, siapa yang akan menerima SNI Award? Penerima SNI Award akan diumumkan pada acara Malam Penganugerahan SNI Award di Jakarta Convention Center pada awal November 2016. Malam Penganugerahan SNI Award menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia Quality Expo 2016.

Dengan begitu, daftarkan saja organisasi/industri anda di panitia SNI Award 2016. Informasi mengenai pendaftaran SNI Award juga dapat diperoleh di situs BSN www.bsn.go.id atau datang langsung ke sekretariat SNI Award (Pusat Sistem Penerapan Standar) di Gedung I, BPPT Jakarta Lantai 10. Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta, Telepon : 021 3927422 ext. 179.

 

*** Denny Wahyudhi dan Zakiyah – BSN

0 Comments

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments