20 Tahun BSN Berkarya. Tantangan Ke Depan Semakin Berat

20 Tahun BSN Berkarya. Tantangan Ke Depan Semakin Berat

img
BSN

Tanggal 26 Maret 1997. Pemerintah membentuk Badan Standardisasi Nasional (BSN), sebuah Lembaga yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk membina dan mengembangkan standardisasi nasional. BSN, kala itu, menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN) yang berkedudukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tugas pokoknya memfasilitasi pemangku kepentingan dalam menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada tanggal 26 Maret 2017 ini, usianya menginjak 20 tahun. Banyak catatan penting selama kurun waktu tersebut. Ada beberapa "pekerjaan rumah", tetapi banyak juga capaian yang membanggakan. Kendati demikian, tantangan ke depan akan jauh lebih berat. Terus berkarya membuat BSN semakin optimis dapat berkontribusi untuk Indonesia.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas BSN, Budi Rahardjo di Jakarta (30/03/2017) mengungkapkan, perjalanan panjang BSN selama 20 tahun menorehkan sejarah standardisasi dan penilaian kesesuaian yang cukup penting di Indonesia. "Perjalanan BSN sebetulnya tidak terlepas dari sejarah standardisasi itu sendiri,"kata Budi. Dimulai tahun 1928, terus berlanjut hingga saat ini.

Dari perjalanan panjang tersebut, beberapa peristiwa penting terjadi diantaranya, pada tahun 1928, saat dibentuk lembaga di bidang standardiasi yang fokus pada penyusunan standar untuk bahan bangunan, alat transportasi dilanjutkan dengan standar instalasi listrik dan persyaratan jaringan distribusi listrik. Kemudian pada tahun 1951, terbentuk Yayasan Dana Normalisasi Indonesia (YDNI), yang kemudian mewakili Indonesia menjadi anggota International Electrotechnical Commission/IEC pada tahun 1966. Kiprah YDNI berlanjut yang pada tahun 1995 yangmana YDNI mewakili Indonesia menjadi anggota International Organization for Standardization/ISO.

Pada tahun 1961, diterbitkan UU No. 10 tahun 1961 yang dikenal dengan nama Undang-Undang Barang. UU ini memang tidak menyebut mengenai standar, namun di dalamnya secara tegas menyatakan hal-hal terkait standar.

Pada tahun 1973, pemerintah menetapkan Program Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi sebagai program prioritas. Pada tahun 1976 terbentuk Panitia Persiapan Sistem Standardisasi Nasional. Pada tahun 1984, pemerintah membentuk Dewan Standardisasi Nasional (DSN) dengan tugas pokok menetapkan kebijakan standardisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di bidang standardisasi nasional.

Pada tanggal 26 Maret 1997, pemerintah memutuskan untuk membentuk BSN, menggantikan fungsi DSN. Terbentuknya BSN memperkuat fungsi koordinasi kegiatan standardisasi di Indonesia, sehingga penetapan standar yang sebelumnya bersifat sektoral di beberapa kementerian/lembaga, menjadi satu sebagai acuan nasional.

Budi melanjutkan, pembentukan BSN itu sangat tepat di saat Indonesia mulai memasuki era globalisasi yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian dengan Organisasi Perdagangan Dunia. "Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO pada tahun 1995 setelah adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO,"ujar Budi. Bergabungnya Indonesia dengan WTO, berdampak pada kesiapan Indonesia menghadapi liberalisasi. Dan standar memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing dan perlindungan konsumen.

Dalam kurun waktu 1997 hingga saat ini, lanjut Budi, BSN telah mencatatkan berbagai peristiwa penting yang melibatkan stakeholder. Diantaranya di tahun 2002, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan even nasional Bulan Mutu dan Konvensi Nasional, yang saat ini berganti "brand" menjadi Indonesia Quality Expo (IQE).

Pada tahun 2005, BSN bersama pemangku kepentingan mendeklarasikan Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN). Sebagai organisasi nirlaba, keanggotaan MASTAN kini mencapai 4.709. Di tahun yang sama, BSN menyelenggarakan malam Anugerah SNI Award. SNI Award kemudian menjadi rutinitas tahunan, yang tahun ini menginjak ke-13 kali penyelenggaraan.

Tahun 2007, SNI Mi Instan berhasil diadopsi menjadi standar Internasional Codex. Sebuah kebanggaan bagi Indonesia mengingat pangsa pasar mi instan Indonesia, sangat besar baik di dalam negeri maupun mancanegara. Sukses adopsi mi Instan oleh Codex, kemudian diikuti oleh SNI produk lain diantaranya Tempe Kedelai, Tepung Sagu, Lada Hitam, Lada Putih, Pala, dan Bawang Merah yang saat ini masih dalam tahap Codex Regional.

Pencapaian lain yang merupakan tugas pokok BSN adalah meningkatnya jumlah SNI yang ditetapkan yang sampai September 2016, tercatat 9.050 SNI (aktif). Mengembangkan skema Penilaian Kesesuaian sehingga per tahun 2016 sebanyak 1.171 Laboratorium, Lembaga Inspeksi, dan Penyelenggara Uji Profisiensi dan 227 Lembaga Sertifikasi terakreditasi Komite Akreditasi Nasional/KAN. Hingga tahun 2016, BSN juga telah menetapkan 116 Komite Teknis Perumus SNI.

Diantara SNI yang dikembangkan, BSN pro aktif mendukung kebijakan dan program strategis pemerintah diantaranya SNI Pasar Rakyat, SNI Baterai Mobil Listrik, Penerapan SNI pada UMKM, Penerapan SVLK, Pengembangan SNI Pangan Organik, Standar Jasa Pariwisata, Standar Nano Teknologi, Penerapan SNI Mainan Anak, Penerapan Produk SNI Keramik, serta Pengembangan SNI Halal. Juga SNI tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan SNI Manajemen Resiko.

Selain itu, BSN juga berperan dalam mengharmonisasikan standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA, yang saat ini sudah mencapai 90%. Melalui KAN, juga telah ditandatangani MRA/MLA dengan negara anggota penandatangan APLAC, PAC, IAF, ILAC. Dengan MRA/MLA, hasil uji atau sertifikasi di Indonesia, akan diakui oleh negara-negara penandatangan perjanjian tersebut.

"Secara umum, capaian BSN memang sudah banyak, tingkat kesadaran masyarakat akan standar juga mulai meningkat. Namun tantangan ke depan semakin berat, tuntutan masyarakat akan peran BSN juga semakin besar. Kami akan bekerja lebih keras lagi,"kata Budi. DIRGAHAYU BSN KE-20. TERUS BERKARYA MEMBANGUN NEGERI. 

0 Comments

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments