Proteksi Serbuan Pelumas Palsu

Proteksi Serbuan Pelumas Palsu

img

Hasil kajian Kementerian Perindustrian menyimpulkan bahwa SNI dibutuhkan untuk pelumas sebagai bentuk  pengendalian impor produk pelumas yang bertujuan untuk melindungi produksi  pelumas dalam negeri. Selain itu pengaturan regulasi yang sudah diberlakukan saat ini belum cukup kuat terhadap produk pelumas untuk menjamin produk pelumas dapat memenuhi persyaratan K3LH.

Terkait perlindungan terhadap produk pelumas dalam negeri itu sendiri, baik dari sisi regulasi maupun substansi dari SNI itu sendiri juga akan dapat menangkal serbuan pelumas palsu dipasaran. Keberadaan pelumas palsu dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama jika produk  tersebut (pelumas palsu) masuk melalui cara illegal dan beredar dengan cara illegal maka hal tersebut haruslah diselesaikan melalui mekanisme tersendiri, namun yang jangan sampai terjadi adalah adalah produk pelumas yang masuk secara legal namun ternyata palsu / ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang dinyatakan produsen.

Dengan proses sertifikasi maka akan dipastikan : penanggung jawab produk tersebut di Indonesia,  pemilik merek, pemanufaktur, importir. Sehingga dapat dipastikan bahwa untuk produk tersebut ada penanggung jawab di Indonesia. Dalam hal ini jika importir sebagai pemilik merek, maka gudang importir dan produk yang ada di gudang importir juga termasuk objek yang akan diinspeksi / diuji untuk memastikan bahwa produknya akan senantiasa sesuai.  Kemudian akan dipastikan juga melalui inspeksi proses produksi bahwa benar perusahaan tersebut mampu memproduksi produk pelumas sesuai dengan yang diklaim, dan konsisten dalam menjaga mutu produknya.

Selain itu sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah mekanisme registrasi ganda yang menjadi efek dari regulasi produk pelumas berdasarkan SNI, karena nantinya dengan peraturan wajib SNI untuk produk pelumas akan diperlukan juga registrasi NPB/NRB selain NPT. Hal ini bisa memberikan kesan yang tidak baik di masyarakat  dan produsen karena memperpanjang rantai birokrasi dan waktu perizinan yang saat ini semangat pemerintah adalah mempersingkat dan   memudahkan

Sementara itu Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian, Teddy Sianturi mengungkapkan bahwa dengan adanya SNI maka ketika terjadi produk pelumas yang kualitasnya buruk atau palsu dapat dilakukan penelusuran. Dalam artian produsen maupun lembaga pengujinya harus bertanggung jawab penuh. “Begitu juga dengan importir, dengan adanya SNI mereka tidak bisa lari,” ujar Teddy. “Karena principal-nya diluar negeri juga harus SNI. Kalau importir kan bisa hit and run,” tambahnya.

0 Comments

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments