Pelaku Usaha Wajib Menerapkan Industri Hijau

Pelaku Usaha Wajib Menerapkan Industri Hijau

img
Menperin

“Pemerintah ingin dalam beberapa waktu ke depan menjadikan SIH berlaku wajib seperti yang sudah diterapkan dalam K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup),” tegas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Teddy C. Siantur, Jum'at (10/11)

Menurut Teddy, aturan mengenai pedoman penyusunan SIH sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015. SIH merupakan acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus, terkait dengan permasalahan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau.

Permenperin ini  merupakan bagian dari amanat UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang menjelaskan bahwa perencanaan penyusunan SIH dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain kebijakan nasional di bidang standardisasi, perkembangan industri di dalam dan luar negeri, perjanjian internasional, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam penyusunan SIH, Pemerintah akan menerapkan sejumlah prinsip yakni di antaranya transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, serta berdimensi pengembangan. “Penyusunan SIH juga harus memperhatikan metode dan jenis verifikasi serta perolehan data yang tepat, benar, konsisten, dan tervalidasi,” ujarnya. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian akan mengakomodir dunia usaha agar cepat beralih ke industri hijau dengan memberikan rekomendasi insentif baik fiskal maupun nonfiskal. Seperti misalnya para penerima penghargaan industri hijau akan dapat menikmati suku bunga kredit yang lebih rendah, dibandingkan dengan suku bunga kredit perbankan secara komersial.

Itu sebabnya penyusunan SIH akan dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian. Keanggotaan tim teknis tersebut harus mewakili seluruh pemangku kepentingan yang meliputi unsur produsen/asosiasi produsen, konsumen, regulator, dan pakar di bidang yang relevan.

Keuntungan dari SIH

Menurut Teddy, perusahaan akan memperoleh sejumlah keuntungan apabila telah memperoleh SIH. Selain memberikan keuntungan langsung dalam bentuk logo, yang dapat mrmbantu memberi nilai lebih apabila produknya diekspor, perusahaan yang memperoleh SIH juga akan diberi kesempatan berpromosi dan bekerjasama dengan para importirnya dengan difasilitasi oleh Pemerintah.

“Mereka akan memperoleh semacam bantuan teknis, dan fasilitas ini sedang diusulkan ke Kementerian Keuangan. Bentuk fasilitas dimaksud antara lain seperti penelitian dan pengembangan, seperti ketika mereka mengganti energi yang selama ini dikonsumsi dengan energi baru terbarukan,” tambahnya.

Selain itu, kini Pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur kelengkapan SIH menuju proses penerapannya secara wajib, seperti kesiapan laboratorium pengujian, pemberian sertifikasi industri hijau, termasuk proses audit bagi 12 komoditi yang siap menerapkan SIH. Sampai tahun 2017 ini tercatat sudah ada 24 komoditi yang siap menerapkan SIH antara lain di bidang industri semen, pupuk, besi baja, dan diharapkan tahun 2018, industri plastik siap menerapkan SIH.

Kemenperin berpandangan positif melihat jumlah perusahaan yang memperoleh sertifikat SIH bertambah dari sebelumnya di tahun 2010 yang baru mencapai 68 perusahaan. Tahun 2015, jumlah perusahaan yang memperoleh sertifikat 114 perusahaan. Tahun ini, ini diharapkan jumlah tersebut terus bertambah. Perusahaan yang memperoleh sertifikat tersebut kebanyakan adalah perusahaan yang bergerak di industri manufaktur.

0 Comments

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments