BPJS Terus Tekan Harga Obat, Kualitas Menjadi Korban

BPJS Terus Tekan Harga Obat, Kualitas Menjadi Korban

img
Obat yang di tanggung BPJS

JKN dan BPJS tak lepas dari farmasi yang menjadi faktor paling penting. Obat yang diberikan kepada pasien selalu didengungkan mahal dan menjadi biang keladi dari  devisitnya BPJS atau JKN. BPJS untuk alokasi obat hanya 20 persen dan lainnya untuk rumah sakit dan laboratorium. E Catalog lebih kurang sekitar 50 persen dan tiap tahun ditekan agar lebih murah tanpa diperhatikan kualitas dari obat tersebut, sehingga kualitas dikorbankan. 

Hamadi Gabungan Pengusaha Farmasi saat Rembug Nasional beberapa waktu lalu mengatakan, Dari dana yang dikeluarkan BPJS hanya 20 saja untuk obat, sisanya untuk rumah sakit dan laboratorium. "Untuk obat itu setiap tahun ditekan supaya lebih murah dan kualitas menjadi korban. Kami berharap harga tidak ditekan sehingga quality dan QSA bisa dipertanggung jawabkan," paparnya.  

Selain harga yang ditekan, stok obat pun menjadi kendala yang sangat krusial. Ini karena produsen Farmasai yang dipilih dalam tender hanya satu, sehingga jika stok obat yang dibutuhkan habis kemungkinan untuk memproduksinya memakan waktu yang cukup lama. Jika perlu dua sampai tiga pemenang tender yang dipilih, sehingga jika obat tidak ada produsen lain bisa memenuhi. 

Sementara itu Fahmi Idris Direktur Utama BPJS mengatakan, banyak masyarakat yang telah mendapatkan manfaat dari BPJS, ada sekitar 1,5 juta orang yang tidak jadi miskin pada tahun 2016 karena program ini. Sementara itu sekitar 14 juta masyarakat miskin  yang ada di pelosok tidak lebih miskin dan ini berdampak pada pembangunan. 

Dia mengatakan BPJS masih perlu dilakukan pembenahan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan baik.Menurutnya ada tiga masalah yang selalu ada pada program ini yang pertama isu tentang kepuasan masyarakat yang tidak akan pernah selesai, kepuasan tidak akan pernah turun. Yang kedua adalah keberlangsungan financial dimana menurutnya BPJS mengantisipasi masalah bersama dengan melaporkan devisit yang ada dengan melakukan komunikasi dan transparansi kepada publik.

"yang ketiga adalah tentang universal coverage i lebih kepada perilaku mengajak orang untuk membayar yang belum kelihatan. Ini semua masih dalam pembenahan dan pelayanan akan terus ditingkatkan, " Jelas Fahmi. 

0 Comments

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments