MK Tolak Uji Materi UU Jaminan Produk Halal

MK Tolak Uji Materi UU Jaminan Produk Halal

img
Halal

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan,  permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tidak dapat diterima. Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018). "Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Arief saat membacakan amar putusan.

Dalam kesimpulannya, majelis hakim menilai gugatan yang diajukan pemohon tidak jelas atau kabur. Sehingga majelis hakim tidak bisa mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan yang diajukan pemohon. "Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Arief.

Sebelumnya, uji materi UU JPH diajukan oleh advokad Paustinus Siburian. Perkara ini pertama kali disidangkan di MK pada 23 Januari 2017. Dalam gugatannya, pemohon menguji norma Diktum menimbang huruf b frase 'syariat Islam' dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan kata 'selain' dalam Pasal 18 ayat (2) UU JPH. "Jadi seharusnya itu menegaskan, yang menjadi sasaran yaitu umat Islam seperti Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009," ujar Paustinus.

Atas putusan ini, kata Paustinus, MK telah salah menafsirkan apa yang digugat. Sebab, yang ingin diujikan hanya menimbang penggunaan kata dan bukan keseluruhan isi dari pasal tersebut."Bukan untuk membuang Pasal 18 ayat (2) secara keseluruhan, hanya kata saja yang perlu dipertimbangkan," ungkapnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah menyatakan, kekhawatiran pemohon tentang ancaman produk halal tidak beralasan. "UU Nomor 3 Tahun 2014 mengizinkan atau menjual produk tidak halal, tidak masalah. Hari ini MK meluruskan karena UU tersebut karena ketidakjelasan dari permohon (Paustinus Siburian). Sertifikasi halal akan baru diresmikan pada 2019 mendatang," ujar di Gedung MK, Jakarta, Rabu (21/2).

Ikhsan menjelaskan, mandatory sertifikasi halal adalah semua makanan dan minuman wajib disertifikasi. Jika suatu produk tak mengandung bahan haram, maka mesti diberi label halal. Adapun produk mengandung bahan haram, seperti babi atau alkohol, tak wajib mengajukan sertifikasi halal sesuai Pasal 26 ayat (1) UU JPH. Dengan kata lain, produk haram tetap bisa beredar dan tak dilarang di Indonesia.

"Barang yang tidak halal boleh beredar di Indonesia, misalnya, sebagai warga negara yang tidak Muslim, boleh mau minum alkohol, mau makan babi boleh, karena UU ini tidak mandatory produk halal. Tetapi mandatory atau kewajiban sertifikasi halal. Ini yang tidak dipahami oleh pemohon, maka diluruskan oleh MK," ujarnya.

Menurutnya, sertifikasi halal bukanlah upaya Islamisasi. Sertifikasi halal justru merupakan barrier perlindungan untuk pengusaha dan produsen nasional Indonesia. "Ini sebagai upaya melindungi dari serangan barang jasa dari luar negeri yang membanjiri Indonesia. Sebab, Indonesia adalah pasar yang besar yakni seperempat jumlah populasi dunia," tegasnya.

0 Comments

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments