Serikat Pekerja Pertamina Gugat SK Menteri BUMN yang Merugikan

Serikat Pekerja Pertamina Gugat SK Menteri BUMN yang Merugikan

img
Pertamina

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan kembali melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 39/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Pertamina.

FSPPB menilai, SK Menteri BUMN merugikan karyawan perusahaan Pelat Merah tersebut. Sebelumnya Pengadilan Tata Usaha (PTUN) menyatakan bahwa berkas gugatan tersebut belum lengkap sehingga uji materi belum dapat dilakukan oleh pengadilan.

Noviandri, Presiden FSPPB mengatakan, berkas aduan dokumen tersebut dengan pihak yang dirugikan atas terbitnya SK Menteri BUMN tersebut belum kuat. Pada Selasa (20/3) lalu, FSPPB menyusulkan dokumen-dokumen yang masih kurang."Ada yang harus dilengkapi tapi sudah disusulkan dokumen yang masih kurang," terangnya. 

Noviandri mewakili FSPPB juga meminta kepada DPR RI untuk dapat menyelesaikan proses revisi UU Migas Nomor 22 Tahun 2001. FSPPB menilai UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 harus diganti dengan Undang-undang yang baru. 

"Ini kan tahun politik, kita khawatir anggota DPR akan konsen terhadap pilkada serentak. Kami harap DPR idak lupa terhadap penyelesaian revisi UU Migas," terangnya

0 Comments

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments