Sikapi Holding Migas dan SK No.39 FSPPB Kritisi Pemerintah

Sikapi Holding Migas dan SK No.39 FSPPB Kritisi Pemerintah

img
FSPPB

Menyikapi SK No.39/MBU/02/2018 dan PP No. 06 Tahun 2018 Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggelar Focus Group Discussion. SK No.39/MBU/02/2018 berisi tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Sementara itu PP No. 06 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pertamina yang menjadi landasan hukum pembentukan holding migas pada dasarnya baik namun tetap ada koreksi seperti saham Dwi Warna Pemerintah di PGN serta terkait bentuk integrasi PGN dan Pertagas.

Diskusi yang dihadiri oleh anggota DPR komisi VI, praktisi serta Pertamina tersebut menyikapi SK No.39/MBU/02/2018 dan PP No. 06 Tahun 2018  sebagai Solusi atau Bencana. FSPPB menilai, terbitnya PP Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Pertamina, menjadi landasan hukum pembentukan holding migas. “PP Nomor 6 Tahun 2018 adalah baik, namun tetap memerlukan koreksi terkait dengan kewenangan saham Dwi Warna,” terang Novriandi, Presiden FSPPB.

Sebelumnya PP No 6 Tahun 2018 tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Februari 2018 lalu, dan saat ini pihak Kementerian BUMN sedang menunggu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait nilai saham pemerintah di PGN yang akan dialihkan kepada Pertamina.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir mengatakan, Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan tersebut. Dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus melalui persetujuan DPR.

Kita tinjau ulang bersama SK 39, susunan itu kan dari pusat ke korporasi, jadi harus dibicarakan dulu dengan DPR, harus jelas pemisahaannya," terang Inas. Dia juga menjelaskan terkait dengan SK No.39/MBU/02/2018, menurutnya belum ada kajiannya, maksud dan tujuan dari SK tersebut tidak ada. "Kami anggap SK itu belum jelas, munculnya mendadak dan SK yang tidak jelas kajiannya bisa dibilang bodong," tutur Inas. 

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara pemerintah dalam upaya pembentukan holding migas tetap melalui proses legal yang baik, seperti melibatkan pihak DPR juga.

0 Comments

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments