SNI Wajib untuk Pelumas Kendaraan sudah Final

SNI Wajib untuk Pelumas Kendaraan sudah Final

img
Oli Kendaraan (Bimo Haryadi)

Kementerian Perindustrian semakin serius untuk memastikan bahwa produk pelumas/oli kendaraan di pasaran terjamin mutunya lewat Standar Nasional Indonesia (SNI). Setelah tahun lalu sempat ramai dibahas karena ada penolakan dari para importir, kini draft SNI pelumas sudah lewat 3 bulan berada di WTO (World Trade Organization) yang berarti tidak ada penolakan sehingga segera akan ditanda tangani Menteri dan mulai berlaku tahun 2019.

Direktur Industri  Kimia Hilir, Kemenprin, Taufiek Bawazier, mengatakan bahwa ada 7 SNI yang diwajibkan untuk pelumas dan 7 SNI tersebut hanya untuk ruang lingkup otomotif saja. Ketujuh SNI tersebut meliputi; pelumas motor bensin 4 tak kendaraan bermotor, pelumas motor bensin 4 tak sepeda motor, pelumas motor bensin 2 tak dengan pendingin udara, pelumas motor bensin 2 tak dengan pendingin air, pelumas motor diesel putaran tinggi, pelumas roda gigi transmisi manual dan gardan, serta pelumas transmisi otomatis.

Taufiek menegaskan bahwa SNI pelumas komplai dengan standar internasional, tujuannya adalah  melindungi konsumen dan menumbuhkan industri  dalam negeri.  “Karena yang terjadi di pasar dalam negeri saat ini adalah banjir produk-produk yang diluar standar, bahkan ada yang  sampai dipalsukan,” ujar Taufiek.

Menangkal Pelumas Palsu

Secara fungsi, menurut Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Badan Standardisasi Nasional, Donny Purnomo, baik dari sisi regulasi maupun substansi dari SNI itu sendiri akan dapat menangkal keberadaan pelumas palsu dipasaran.

“Keberadaan pelumas palsu dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama jika produk  tersebut (pelumas palsu) masuk melalui cara illegal dan beredar dengan cara illegal maka hal tersebut haruslah diselesaikan melalui mekanisme tersendiri, namun yang jangan sampai terjadi adalah adalah produk pelumas yang masuk secara legal namun ternyata palsu / ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang dinyatakan produsen,” terang Donny.

“Dengan proses sertifikasi maka akan dipastikan : penanggung jawab produk tersebut di Indonesia,  pemilik merek, pemanufaktur, dan importir. Sehingga dapat dipastikan bahwa untuk produk tersebut ada penanggung jawab di Indonesia,” tambahnya.

Tidak Menghalangi Impor

Menurut data Kementerian Perindustrian sendiri kapasitas produksi pelumas dalam negeri pada tahun 2016 sebesar 2.041.500 kl/tahun dengan utilisasi saat ini hanya sebesar 42%, hal ini terlihat dari produksi pelumas dalam negeri hanya sebesar 858.360 kl/tahun. Sedangkan kebutuhan pelumas dalam negeri setiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor dan industri . Kebutuhan pelumas dalam negeri mengalami kenaikan trend dari tahun sebelumnya sebesar 9% dari 1.051.115 kl/tahun pada tahun 2015 menjadi 1.144.320 kl/tahun pada tahun 2016.

Sementara itu impor pelumas mengalami kenaikan trend dari tahun sebelumnya sebesar 140% dari 191.187 kl/tahun pada tahun 2015 menjadi 459.737 kl/tahun pada tahun 2016 dengan nilai US$ 315.362.668,00. Sehingga impor pelumas tetap dibutuhkan untuk produk atau merk-merk tertentu, namun tetap diperlukan pengaturannya. Neraca perdagangan pelumas pada tahun 2016 terhadap impor adalah sebesar 23,6%.

Maka dari itu Taufiek kembali menambahkan bahwa jangan kemudian dianggap Pemerintah menghalangi untuk impor. “Jika memang kebutuhan dalam negeri kurang maka ketika pasar mau menyerapnya ya silahkan impor,” ujar Taufiek. “Hal ini juga berkaitan dengan pilihan konsumen. Namun yang perlu dipenuhi ialah wajib ber-SNI,” tambahnya.

SNI ini kemudian justru dikatakan Taufiek sebagai daya tarik investasi. Saat ini menurut catatan Kemenprin ada 44 perusahaan pelumas. Baru-baru ini juga Exxon membeli Federal Oil dimana menandakan suatu hal yang prospektif di industri pelumas.

SNI: Kedaulatan Ekonomi

Sementara itu PT Pertamina Lubricants sebagai salah satu produsen pelumas nasional sontak mendukung rencana pemerintah memberlakukan SNI wajib bagi produk pelumas otomotif. Anak usaha PT Pertamina (Persero) menyebut pemberlakuan SNI akan memberikan dampak positif bagi konsumen maupun industri pelumas dalam negeri.

"Konsumen dan industri pelumas akan terlindungi dengan adanya SNI ini. Karena seperti kita tahu, industri pelumas memiliki tantangan harus mengeluarkan investasi dan membangun pabrik. Kalau tidak ada SNI, produk kami bersaing dengan pelumas palsu atau yang memiliki harga lebih rendah," jelas Humas Pertamina Lubricants, Intania Prionggo

Sebagai anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Intan menyebut perusahaannya selalu mematuhi seluruh aturan pemerintah. "Bahkan sebelum diwajibkan oleh pemerintah, seluruh produk Pertamina Lubricants secara sukarela sudah kami daftarkan dan lakukan uji kualitas agar  memenuhi standar pemerintah,” tegas Intan

Dukungan terhadap SNI Wajib untuk pelumas kendaraan juga dilontarkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tulus Abadi, ketua YLKI menegaskan bahwa semua produk pelumas yang dari luar negeri wajib ikut SNI. Tulus berujar bahwa pada dasarnya pelumas yang ada dipasaran saat ini tentunya juga telah memenuhi standar dari pabrikan. “Namun tentunya Indonesia memiliki regulasi sendiri yang merupakan otoritas sekaligus kedaulatan ekonomi,” ungkapnya.  Belum lagi jika terdapat produk-produk luar yang masuk tetapi tidak mempunyai standar yang jelas.  “Harus ada operasi pasar untuk itu,” tegas Tulus.

1 Comment

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comment

  •  
    Bayu
    2018-09-19

    Jadi sudah tidak ada penolakan lagi ya?