Pemerintah Terapkan Eco Office Sebagai Solusi Sampah Plastik di Laut

Pemerintah Terapkan Eco Office Sebagai Solusi Sampah Plastik di Laut

img
istimewa

Sampah plastik  merupakan komponen yang sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan. Bahkan, menurut hasil penelitian yang ada dibutuhkan ratusan tahun agar sampah plastik dapat terurai dengan sempurna.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara dalam Forum Komunikasi “Peran Sektor Industri dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut” di Ruang Rajawali Kementerian Perindustrian, Jakarta, (29/11/18)

Menurutnya, Presiden Joko Widodo juga telah berkomitmen pada the Leaders Retreat, G20 Summit 2017 untuk mengurangi sampah di laut sebesar 70% pada tahun 2025. "Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi pencemaran sampah plastik yang dapat  merusak  lingkungan," tambahnya.

Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti komitmen tersebut, Pemerintah telah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Dalam Perpres tersebut, terdapat 18 kementerian/lembaga yang terlibat dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Program RAN ini,  menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk menangani masalah sampah laut. Selain itu, aturan ini juga menggambarkan bahwa penanganan masalah Sampah Laut tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua pihak saja.

RAN Penanganan Sampah Laut meliputi 5 strategi, yaitu: (a) gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, (b) pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, (c) penanggulangan sampah di pesisir dan laut, (d) mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum, serta (e) penelitian dan pengembangan.

Dari 5 strategi tersebut, Pemerintah akan mewujudkannya melalui 58 program. "Dari 58 program tersebut, terdapat 16 Program yang akan menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian," jelas ngakan.

Kepala BPPI Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara juga menyatakan bahwa memang kehidupan manusia tidak terlepas dari bahan atau material plastik. Plastik digunakan sebagai wadah makanan atau minuman, media pembungkus, maupun peralatan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa plastik sudah menjadi kebutuhan dasar manusia.

"Plastik memang dipilih karena memiliki banyak keunggulan antara lain ekonomis, ringan, fleksibel dan mudah didaur ulang. Perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan segala sesuatunya serba praktis dan instan membuat penggunaan plastik meningkat semakin cepat, "jelas Ngakan.

Bahkan, data yang ada menunjukkan bahwa 40-50% kebutuhan plastik nasional dipenuhi dari impor. Pada tahun 2017, Indonesia mengimpor produk/barang dari plastik sebesar USD 2.595 juta. Neraca perdagangannya sebesar minus USD 1.102 juta.

Untuk itu, menurutnya Kementerian Perindustrian akan terus mendorong investasi di sektor manufaktur plastik agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri.

‘’Kami berharap semoga diskusi dalam forum ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang positif dan konstruktif dalam membangun sinergi penanganan sampah laut,’’ harap Ngakan.

Ditambahkan Teddy C. Sianturi, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian bahwa untuk menjalankan Rencana Aksi Nasional (RAN), Kementerian Perindustrian juga akan mengajak sektor industri lain  untuk bersama- sama mengimplementasikan hasil RAN. "Sektor industri yang ramah lingkungan atau plastik yang mudah terurai di harapkan dapat terus meningkat untuk mengantikan plastik- plastik yang konvensional." Ujar Teddy.

Sedangkan, Noer Adi Wardojon,  Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian LHK menambahkan akan mewujudkan"Responsible Consumption and Production" dengan melakukan  berbagai jalan perubahan.  "Jalan untuk menuju perubahan pertama yaitu dengan perubahan prilaku dan operasional,  yang kedua adalah perubahan produk jasa dan teknologi yang kita gunakan. karena sering kali pembicarannya lebih didominasi pada ganti produknya padahal sebenarnya agenda utamanya adalah perubahan pada perubahan prilaku dan opresional itu agenda yang sangat penting." Jelasnya.

Untuk melakukan perubahan operasional, Kementerian LHK juga sudah menyiapkan tools yang sederhana di pemerintah seperti eco office yang saat ini telah ditingkatkan pelaksanaannya untuk pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. Untuk mewujudkan Eco Office  akan digunakan 100 persen material yang di dapat dari hasil daur ulang.

0 Comments

Relevant Articles

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments